Kediri, radarjatim.net – Harapan ribuan tenaga honorer akhirnya mendapat angin segar. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan nasib para honorer kategori R2, R3, R4, dan R5, dengan skema pengangkatan menjadi ASN melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rapat tersebut dihadiri pejabat tinggi negara, termasuk Menteri PAN-RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri.
NIP Harus Tuntas Tahun Ini
Salah satu keputusan penting dalam rapat adalah percepatan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk CPNS dan PPPK hasil seleksi 2024. Komisi II DPR RI menegaskan bahwa NIP CPNS harus selesai paling lambat Juni 2025, sementara NIP PPPK maksimal diterbitkan pada Oktober 2025.
Langkah ini bertujuan untuk mempercepat penempatan pegawai dan menghindari kekosongan jabatan yang dapat menghambat pelayanan publik.
Selain itu, 12 kementerian/lembaga, 3 pemerintah provinsi, dan 28 kabupaten/kota yang belum mengusulkan formasi diminta segera menuntaskan proses tersebut.
Penguatan Sistem ASN
Tak hanya fokus pada pengangkatan, pemerintah juga menyoroti pentingnya penguatan sistem merit dalam pengelolaan ASN. BKN diminta mempercepat proses mutasi dan promosi ASN, dengan batas waktu maksimal lima hari kerja.
Langkah ini diharapkan dapat menempatkan pegawai secara tepat dan cepat, sesuai dengan kebutuhan instansi.
Menariknya, Komisi II DPR juga menyatakan dukungannya terhadap penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) atau sistem kerja fleksibel bagi ASN. Namun, sistem ini tetap harus menjamin kinerja dan kualitas pelayanan publik, dengan pengawasan yang ketat.
Momentum Bagi Honorer R2-R5
Rapat kerja ini menjadi titik balik penting bagi para tenaga honorer kategori R2 hingga R5. Setelah bertahun-tahun menanti kejelasan status, kini mereka punya peluang nyata untuk diangkat sebagai PPPK penuh waktu.
Komitmen ini tertuang dalam dokumen kesimpulan rapat yang ditandatangani oleh Menteri PAN-RB, Kepala BKN, dan pejabat Ditjen Otda Kemendagri, sebagai bentuk dukungan lintas lembaga.
Tahun 2025 pun digadang sebagai tahun penuntasan honorer, yang selama ini hanya bisa menunggu dengan harap-harap cemas. Kini, mereka punya harapan lebih jelas untuk masa depan yang lebih baik sebagai aparatur negara. (RED.A)
Posting Komentar