KEDIRI, radarjatim.net – Maraknya pengibaran bendera bajak laut dari serial animasi One Piece di sejumlah daerah turut menjadi sorotan DPRD Kabupaten Kediri.
Anggota DPRD Kabupaten Kediri, Sulistyo Budi, menilai secara filosofis bendera tersebut identik dengan kelompok perompak yang dalam kisah One Piece kerap digambarkan sebagai simbol perlawanan. Menurutnya, fenomena ini perlu disikapi secara proporsional oleh Pemkab Kediri apabila terjadi di wilayah setempat.
“Kalau memang itu bentuk protes atau kritik sosial, sebaiknya direspons secara bijak. Tidak perlu reaktif apalagi merasa dilecehkan,” ujarnya.
Menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Sulistyo mengajak masyarakat menjaga kondusifitas, kenyamanan, dan keamanan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan buah perjuangan para pendahulu yang harus dihormati melalui kegiatan positif.
“Kalau ingin berkreasi, silakan. Tapi harus tetap terukur dan diwujudkan dengan cara yang baik,” imbuhnya. Ia berharap pemerintah dan masyarakat dapat saling memahami agar perbedaan ekspresi tidak memicu gesekan.
Senada dengan itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan bahwa pengibaran bendera One Piece bukan masalah besar selama tidak mengandung unsur provokasi atau radikalisme yang berpotensi memecah belah bangsa.
“Selama posisinya tidak lebih tinggi dari Bendera Merah Putih, ya tidak apa-apa,” kata bupati yang akrab disapa Dhito itu.
Dhito menilai kreativitas masyarakat tidak hanya hadir dalam bentuk bendera One Piece. Banyak karya lain dari dunia kartun dan anime yang juga menjadi sarana berekspresi. Karena itu, pihaknya tidak melarang beragam bentuk ekspresi masyarakat selama tidak melanggar aturan.
Hingga berita ini diturunkan, Dhito memastikan Pemkab Kediri tidak melakukan sweeping terkait maraknya fenomena bendera One Piece di media sosial. “Tidak ada sweeping,” tegasnya.(red.al)
Posting Komentar