KEDIRI, radarjatim.net – Pemerintah Kota Kediri kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Opini tertinggi dari BPK tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, dan Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus alias Mbak Ido, pada Jumat (2/5) di Kantor BPK Jawa Timur.
Kota Kediri menjadi salah satu dari sembilan daerah di Jawa Timur yang menerima LHP BPK hari itu. Daerah lain yang juga menerima opini WTP adalah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Mojokerto, dan Kota Probolinggo.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Kediri, Mbak Ido, diberi kehormatan untuk mewakili para pimpinan DPRD dari sembilan daerah dan menyampaikan sambutan.
“Saya bersyukur dan bangga, karena Kota Kediri telah berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak sebelas kali berturut-turut. Ini adalah hasil kerja keras semua pihak,” ujar Mbak Ido dengan penuh semangat.
Ia menambahkan bahwa capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Kediri dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi.
Menurutnya, raihan opini WTP juga mencerminkan sinergi yang harmonis antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Dewan, katanya, terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk melalui peran Badan Anggaran dalam mengawal pelaksanaan anggaran agar tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Mbak Ido menyampaikan bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK yang tertuang dalam LHP. Hal ini penting sebagai langkah koreksi agar tidak terjadi pengulangan temuan di masa mendatang.
“Evaluasi ini akan menjadi pijakan penting dalam memperbaiki sistem tata kelola keuangan, demi pelayanan publik yang lebih baik,” tegasnya.
Sebagai informasi, penyerahan LHP tahun ini dilakukan secara bertahap, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan serentak untuk 38 kabupaten/kota. Terkait pemilahan daerah dalam tahap penyerahan, Ido mengaku tidak mengetahui teknisnya secara detail.
Namun, Kepala BPK Jatim menyebut bahwa sistem bertahap ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penyerahan.
Prestasi ini kembali menegaskan bahwa Kota Kediri tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga serius dalam hal akuntabilitas keuangan.(red.al)
Posting Komentar