KEDIRI, radarjatim.net – Proses pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat menuai perhatian publik setelah muncul laporan adanya gangguan dari kelompok organisasi masyarakat (ormas) yang diduga melakukan aksi premanisme.
Isu ini menjadi perhatian Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, saat ia menghadiri kunjungan resmi ke Shenzhen, Tiongkok, atas undangan Pemerintah China. Dalam pernyataannya, Eddy menyayangkan terjadinya aksi yang berpotensi mengganggu kelangsungan investasi besar tersebut.
“Sempat ada permasalahan terkait aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas, menghambat pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira pemerintah harus bertindak tegas dan tidak membiarkan ini terjadi terus-menerus,” ungkap Eddy, Kamis (24/4).
Menurutnya, gangguan semacam ini dapat memberikan citra negatif bagi iklim investasi di Indonesia. Ia menekankan pentingnya jaminan keamanan sebagai syarat utama untuk menarik dan mempertahankan investor asing.
“Investasi itu sangat bergantung pada rasa aman. Kalau hal seperti ini dibiarkan, investor akan merasa tidak nyaman dan bisa saja membatalkan rencana investasinya,” tambah Eddy.
Menanggapi isu ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi memastikan bahwa mereka akan menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Nurul Ichwan, menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan manajemen BYD untuk mengumpulkan informasi yang lebih akurat terkait insiden di lapangan.
“Kami akan komunikasikan dengan pihak BYD. Ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan dalam proses pembangunan dan operasional pabrik ke depannya,” ujar Nurul.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga berencana untuk menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme apabila terbukti terdapat gangguan yang mengarah pada pelanggaran hukum.
Meski sempat diwarnai kendala, secara umum proses pembangunan pabrik BYD tetap berlangsung lancar dan masih sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pabrik ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025, dan direncanakan mulai produksi massal kendaraan listrik pada awal 2026 dengan kapasitas mencapai 150.000 unit per tahun.
Proyek besar ini berdiri di atas lahan seluas 126 hektare, dengan nilai investasi mencapai belasan triliun rupiah. Jika berjalan sesuai rencana, pabrik BYD akan menjadi fasilitas otomotif terbesar di Asia Tenggara, bahkan menyalip posisi Thailand yang selama ini dikenal sebagai pusat produksi otomotif regional.
Selain mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional, kehadiran pabrik ini diharapkan akan membuka ribuan lapangan kerja baru dan memberikan efek domino pada sektor ekonomi lokal dan nasional.
“Proyek ini bukan hanya investasi, tapi juga simbol transformasi Indonesia menuju industri otomotif berkelanjutan berbasis energi hijau,” tutup Eddy Soeparno.(RED.AL)
Posting Komentar