KEDIRI, radarjatim.net – Pemerintah Kota Kediri tengah bersiap menyukseskan program strategis nasional setelah pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini, program yang diadopsi adalah pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Kediri menggelar rapat koordinasi bersama seluruh lurah di Ruang Jayabaya, Balai Kota Kediri. Hal ini untuk mempercepat pembentukan koperasi berbasis kelurahan, mengingat Kota Kediri tidak memiliki struktur desa.
Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menuturkan bahwa saat ini ada 528 koperasi aktif yang tersebar di seluruh Kota Kediri. Jumlah tersebut menjadi potensi besar dalam mewujudkan koperasi modern dan berkelanjutan.
“Kami akan lakukan pemetaan dan analisis secara menyeluruh. Kami ingin melihat koperasi mana saja yang paling siap untuk dijadikan percontohan Koperasi Kelurahan Merah Putih,” ujar Vinanda seusai memimpin rakor, Senin (5/5).
Vinanda menjelaskan bahwa ada tiga pendekatan dalam pengembangan koperasi ini: pendirian koperasi baru, optimalisasi koperasi eksisting, serta revitalisasi koperasi yang sedang stagnan. Ia menambahkan, koperasi ini tidak hanya berbentuk simpan pinjam, tetapi juga bisa mencakup unit usaha kesehatan seperti apotek dan klinik, bahkan cold storage dan logistik distribusi sembako.
Sumber pembiayaan program ini dapat berasal dari berbagai lini. Di antaranya dari APBN, APBD, APBDes, hibah, hingga partisipasi CSR perusahaan swasta.
“Target dari Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah terbentuknya 70 ribu koperasi hingga Juli 2025. Maka Kota Kediri harus bergerak cepat menyusun langkah konkret,” tambah Vinanda.
Menariknya, Kota Kediri juga ditunjuk sebagai wilayah pilot project (uji coba) untuk program ini di tingkat nasional. Terdapat enam koperasi di enam kelurahan yang telah dipilih sebagai lokasi uji coba awal. Yakni, Kelurahan Gayam dan Bandarkidul (Kecamatan Mojoroto), Kelurahan Ngronggo dan Kampungdalem (Kecamatan Kota), serta Kelurahan Ketami dan Tinalan (Kecamatan Pesantren).
“Enam koperasi ini sedang dalam tahap proses dan mendapatkan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Diharapkan bisa menjadi contoh keberhasilan yang bisa direplikasi,” tegas Vinanda.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Kota Kediri, Bambang Priambodo, menyebut pihaknya telah menginstruksikan lurah untuk segera berkoordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Langkah awal dimulai dari musyawarah kelurahan (muskel) yang dihadiri oleh tim teknis dari dinas koperasi.
“Muskel ini penting untuk memetakan potensi dan arah pengembangan koperasi di tiap kelurahan. Bisa jadi bentuknya merger beberapa koperasi kecil, atau mendirikan koperasi baru yang sesuai kebutuhan warga,” ucap Bambang.
Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan program ini harus sejalan dengan pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dan berbasis potensi wilayah menjadi kunci suksesnya program ini.
“Yang penting, kelurahan jangan hanya mengejar pembentukan koperasi secara administratif. Tapi juga harus menyiapkan SDM, rencana usaha yang jelas, dan keterlibatan masyarakat,” pungkasnya.(red.al)
Posting Komentar