Jakarta, radarjatim.net – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, baru saja mengeluarkan kebijakan baru yang cukup kontroversial. Melalui Instruksi Gubernur Jakarta No 6 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 23 April 2025, Pramono mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu, mulai Mei 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk membudayakan penggunaan angkutan umum di kalangan ASN dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, yang diharapkan dapat mengatasi kemacetan dan mengurangi polusi udara.
“Setiap hari Rabu, semua ASN akan diwajibkan menggunakan angkutan umum, dan kendaraan dinas tidak akan disediakan pada hari tersebut,” ujar Pramono saat memberikan penjelasan kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas dalam mendorong perubahan kebiasaan transportasi di Jakarta.
Potensi Dampak Positif dan Tantangan Pengawasan
Kebijakan ini menargetkan ASN di berbagai tingkatan, mulai dari Sekda Provinsi DKI Jakarta, Deputi Gubernur, Kepala Badan, Wali Kota, hingga camat dan lurah. Kebijakan ini juga akan mencakup seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta. Dalam praktiknya, bisa dibayangkan para pejabat akan bergantian naik angkutan umum seperti angkot, bus kota, dan moda transportasi lainnya setiap Rabu.
Namun, pertanyaan besar muncul mengenai efektivitas kebijakan ini. Apakah ini benar-benar dapat mengurangi kemacetan, ataukah hanya menjadi simbolis semata? Bagaimana dengan pengawasan untuk memastikan bahwa semua ASN menjalankan kebijakan ini dengan disiplin? Mengingat tantangan besar dalam mengawasi kebijakan semacam ini, pertanyaan tersebut layak untuk dipertanyakan.
Berbagai Upaya untuk Mengatasi Kemacetan yang Belum Memadai
Jakarta sendiri telah mencoba berbagai cara untuk mengatasi kemacetan, seperti pemberlakuan aturan “3 in 1” yang kini digantikan dengan sistem ganjil-genap berdasarkan nomor polisi kendaraan. Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyelesaikan pembangunan MRT sebagai alternatif transportasi umum dan menambah jumlah Bus Transjakarta.
Namun, meskipun berbagai kebijakan sudah diterapkan, tingkat kemacetan di Jakarta tetap tinggi. Hal ini menimbulkan keraguan apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pramono Anung kali ini akan memberikan dampak yang signifikan.
Evaluasi dan Pengawasan yang Menjadi Kunci Sukses
Sejumlah pengamat menilai bahwa untuk kebijakan seperti ini dapat berhasil, diperlukan desain yang jelas dan terukur. Harus ada indikator keberhasilan yang spesifik agar mudah dievaluasi. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, kebijakan ini rentan disiasati dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran.
“Penting bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan berbasis data dan bukti. Selain itu, partisipasi publik juga perlu dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, untuk menghindari bias dan memastikan kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata salah seorang pakar kebijakan publik.
Bagi banyak orang, pertanyaan yang lebih besar adalah: dapatkah kebijakan ini benar-benar dilaksanakan dengan baik, atau hanya akan menjadi langkah yang kurang efektif tanpa ada mekanisme pengawasan yang tepat? Apakah ini cukup untuk mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi masalah besar di Jakarta? Waktu yang akan menjawab.(red.al)
Posting Komentar